Anies Baswedan calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan membahas negara-negara yang mempunyai institusi ekonomi yang bersifat ekstraktif. Dia menegaskan, situasi ini harus segera dihindari.
Anies mengatakan, ciri-ciri negara dengan lembaga ekstraktif lebih membatasi akses. Menurut Anies negara seperti ini hanya memberikan akses kepada sebagian orang saja. “Hanya orang yang ada di lingkungan kekuasaan saja, sedangkan yang lain tidak. Ini harus dihindari, harus ada transparansi,” kata Anies saat menyampaikan orasi politik pada Milad PKS ke-21. di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu.
“Kekuatannya tidak didistribusikan dan didistribusikan kepada semua orang. Faktanya, mereka yang pemikiran politiknya yang berbeda sering dipinggirkan dari arena. Negara ini seringkali bukan etika yang berdedikasi, tidak mendedikasikan aturan hukum, bahkan aturan dapat ditangkap, Menerapkan logging selektif, dan seringkali hanya menguntungkan mereka di lingkaran kekuasaan, “katanya sambil memberikan pidato di puncak PKS Milad ke -21 yang diadakan di Istora Senayan, Jakarta Tengah, pada hari Sabtu (5/20/2023).
Anies kemudian bertanya tentang tanda yang disebabkan oleh kader PKS yang ada. “Semoga tanda -tanda ini tidak ada di negara kita? Tidak? “Ya,” jawab kader PKS.”Jangan biarkan itu ada karena itu merupakan tanda tidak akan berhasil,” kata Anies.
Anies melanjutkan, lembaga -lembaga politik inklusif didefinisikan sebagai lembaga yang melayani semua, menjunjung tinggi pilar demokrasi, maka mereka saling mengawasi, menyeimbangkan satu sama lain.
“Negara seperti ini akan disaksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, tidak ada pemain market dan regulator. Negara dengan lembaga politik yang melayani lebih menegakkan aturan hukum. Negara yang inklusif tidak melonggarkan apa yang dimiliki orang ialah gagasannya aspirasi dan kata -kata, “katanya.
Jika dia dipercaya menjadi presiden, Anies bertanggung jawab untuk mengubah artikel yang sudah merentang menjadi kebebasan berbicara. “Jangan biarkan kata -kata itu dilarang. Izinkan kata -kata orang untuk muncul di permukaan.
Jika saat ini ada artikel yang dikenakan pada mereka yang menyatakan pendapat, di masa depan kita membutuhkan artikel yang secara tegas melarang penganiayaan kebebasan pendapat,” katanya .
