Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyayangkan praktik razia knalpot brong yang merugikan industri knalpot aftermarket. Ia mengatakan, pada penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu, polisi banyak melakukan razia knalpot brong di berbagai daerah. Dia setuju dilakukan penindakan karena sudah ada peraturan soal batas emisi dan kebisingan. Namun, dia meminta jangan sampai razia razia tersebut sampai menutup industri knalpot aftermarket.
"Dampaknya sekarang itu saya sudah dengar. Turun omzet mereka (pengusaha knalpot aftermarket). Padahal produk knalpot aftarmarket ini adalah knalpot UMKM. Sudah ada yang masuk ke pasar luar negeri. Artinya secara kualitas dan harga, kita kompetitif," katanya dalam acara Demo Day Knalpot Aftermarket di Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024). Maka dari itu, ia menekankan diperlukannya solusi dari permasalahan ini. Sebab, pemerintah sendiri saat ini memang tengah mendorong penggunaan produk dalam negeri. Teten pun mendorong adanya standarisasi dari knalpot aftermarket ini. Selama ini, menurut dia, para produsen tidak melanggar Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi karena memang belum ada SNI nya.
"Nah ini kan juga ternyata belum ada SNI nya. Bukan produsen melanggar SNI, mereka SNI nya memang belum ada. Belum ada (regulasinya)." Menteri Teten: Razia Knalpot Brong Rgikan Industri Knalpot Aftermarket Belum Ada SNI, Razia Knalpot Brong oleh Polisi Dinilai Rugikan industri Knalpot Aftermarket
Menteri Teten Sentil Bengkel Knalpot, Jangan Mau Terima Permintaan Modifikasi Brong 60 Sepeda Motor Knalpot Brong Terjaring Razia di Karanganyar 90 Sepeda Motor Terjaring Razia Knalpot Brong, Antisipasi Balap Liar
Knalpot Brong Resahkan Masyarakat Aceh Tenggara, Warga Minta Polisi untuk Razia Polres Minsel Sulawesi Utara Kembali Razia Knalpot Brong dan Pelanggaran Kasat Mata Patroli Ramadan, Sat Samapta Polres Nisel Razia Pengendara yang Pakai Knalpot Brong
"Supaya nanti kan dasarnya sama. Pengkajiannya harus dasarnya aturannya. Nanti kan enak (kalau ada SNI nya). Alhamdulillah hari ini pemerintah kan dukung industri ini," ujar Teten. Sebelumnya, Ketua Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) Asep Hendro menyoroti permasalahan yang sering dihadapi oleh industri knalpot terkait regulasi dan standar produksi Asep Hendro memaparkan kekhawatiran yang dirasakan oleh para anggota AKSI terkait dugaan produksi knalpot yang menghasilkan kebisingan berlebihan dan sering kali menjadi sasaran operasi razia dari aparat kepolisian.
"Kami berharap standardisasi atau Standar Nasional Indonesia (SNI) segera diterbitkan untuk mendukung pertumbuhan industri knalpot lokal dan UMKM," ungkap Asep Hendro yang terkenal dengan produknya, AHRS itu.
